Soal I
1.
|
B – S
|
Badan usaha yang memproduksi emas
batangan dikenai PPh Pasal 22 atas pembelian emas dari dalam negeri.
|
2.
|
B – S
|
Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal
22 atas barang mewah dilakukan apabila PPh yang telah dibayar lebih besar
dari PPh yang terutang tanpa melalui SKB PPh.
|
3.
|
B – S
|
Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah
saat dibayarkan penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau
jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung
peristiwa.
|
4.
|
B – S
|
Tarif PPh Pasal 23 adalah 15 % dari
jumlah bruto atas deviden, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan
sehubungan dengan kegiatan. Dalam hal tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20%
lebih tinggi.
|
5.
|
B – S
|
Hadiah undian yang diterima oleh WPLN
dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 25% dari jumlah bruto.
|
6.
|
B – S
|
Tarif pajak 20% dari jumlah bruto
tidak dikenakan terhadap bunga tabungan sepanjang jumlah tabungan tersebut
tidak melebihi Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.
|
7.
|
B – S
|
Pajak atas penghasilan dari
pengangkutan orang dan/atau barang bagi perusahaan penerbangan dalam negeri
adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto dan bukan merupakan kredit pajak.
|
8.
|
B – S
|
Penyetoran PPh pasal 15 yang dipotong
oleh pemotong pajak wajib disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
setelah masa pajak.
|
9.
|
B – S
|
Branch profit tax adalah penghasilan
kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, terutang PPh
sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia.
|
10.
|
B – S
|
Apabila terdapat Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda tapi WPLN tidak dapat menunjukkan Surat
Ketarangan Domisili, tarif pajak yang dikenakan tetap sebesar 20% dari
penghasilan bruto yang diterima dari Indonesia.
|
Soal II
1.
PPh pasal 22 merupakan pajak yang
dipungut atas, kecuali …
a. Aktivitas
pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah
b. Aktivitas
impor barang
c. Aktivitas
penjualan atau pembelian barang di industri tertentu
d. Aktivitas
penjualan barang mewah
2.
Pemungut, penyetor, dan pelapor PPh
pasal 22 atas aktivitas impor adalah …
a. Bank
devisa dan DJBC
b. Bendahara
pemerintah
c. Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
d. Produsen
atau importer
3.
Tarif PPh pasal 22 atas ekspor komoditas
tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam sebesar ..
a. 1,5%
dari harga jual
b. 1,5
% dari nilai ekspor
c. 1,5%
dari harga pembelian
d. 2,5
% dari nilai ekspor
4.
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23
adalah penghasilan yang berasal dari …
a. Modal,
jasa, dan ekspor
b. Bunga,
hadiah, dan impor
c. Modal,
jasa, dan penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
d. Penyelenggara
kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, modal, dan hadiah
5.
Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dikenakan
terhadap imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dikenakan PPh
Pasal 21, yang termasuk jasa lain adalah …
a. Jasa
penilai, jasa aktuaris, dan jasa teknik
b. Jasa
teknik, jasa manajemen dan jasa konstruksi
c. Jasa
akuntansi, jasa hukum, dan jasa manajeman
d. Jasa
arsitektur, jasa perancang, dan jasa penilai
6.
Yang tidak termasuk pemotong PPh pasal
23 adalah …
a. Badan
pemerintah
b. Bentuk
usaha tetap
c. Orang
pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong
d. Bendahara
pemerintah
7.
PPh Pasal 4 ayat (2) setor sendiri harus
disetorkan …
a. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir
b. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir
c. Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir
d. Paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir
8.
Tarif
PPh Final atas persewaan tanah dan/atau bangunan adalah sebesar …
a. 0,1 % dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan
/atau bangunan
b. 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanag dan/atau
bangunan
c. 0,1% dari jumlah neto nilai persewaan tanag dan/atau bangunan
d. 10% dari jumlah neto nilai persewaan tanag dan/atau
bangunan
9.
Subjek pajak usaha jasa
konstruksi adalah orang pribadi, WP badan, atau BUT yang bergerak di bidang
jasa …
a. Perencanaan
konstruksi, pembuatan konstruksi, penelitian konstruksi
b. Perencanaan
konstruksi, pengawasan konstruksi, penyediaan konstruksi
c. Perencanaan
konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi
d. Pembuatan
konstruksi, pelaksanaan kontruksi, pengawasan konstruksi
10.
Norma penghitungan khusus
untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung
berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
atau ayat (3) ditetapkan oleh …
a. Menteri Keuangan
b. Direktur Jenderal Pajak
c. Presiden
d. Kepala Kantor
11.
Tanggal jatuh tempo
penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
untuk …
a. PPh Pasal 15 dipotong oleh pemotong pajak
b. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib
pajak
c. PPh Pasal 15 yang harus dipungut
d. PPh Pasal 15 yang harus dipungut sendiri
12.
CV Megah ( memiliki NPWP)
membayar kepada PT Penjelajah Samudera yang merupakan perusahaan pelayaran
sebesar Rp20.000.000,00 atas sewa kapal. PPh Pasal 15 yang harus dipotong oleh
CV Megah adalah …
a. 1,2% x Rp20.000.000,00
b. 2,64%
x Rp20.000.000,00
c. 1,8%
x Rp20.000.000,00
d. 2,4%
x Rp20.000.000,00
13.
Badan
pemerintah harus memungut pajak sebesar 20% dari jumlah penghasilan yang
dibayarkan ketika …
a. Melakukan
pembayaran kepada WPLN termasuk BUT di Indonesia
b. Melakukan
pembayaran kepada WPLN selain BUT di Indonesia
c. Melakukan
pembayaran kepada BUT di Indonesia
d. Melakukan
pembayaran kepada WPDN dan BUT di Indonesia
14.
Seorang atlet luar negeri
mengikuti perlomban di Indonesia dan berhasil menjadi juara. Tarif PPh pasal 26
sebesar 20% sedangkan tarif sesuai P3B adalah sebesar 15%. Atlet tersebut
memiliki SKD yang dibuat oleh notaris dari negara asalnya. Jika hadiah yang
diterima sebesar Rp15.000.000,00, pajak yang harus dipotong adalah sebesar …
a. Rp3.000.000,00
b. Rp2.250.000,00
c. Rp1.500.000,00
d. Rp750.000,00
15. Dalam hal terdapat perjanjian penghindaran pajak
berganda maka tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima WPLN adalah sebesar
…
a.
20%
dengan menyerahkan SKD
b.
Sesuai
dengan P3B tanpa menyerahkan SKD
c.
Sesuai
dengan P3B dengan menyerahkan SKD
d.
Kurang
dari 20% dengan menyerahkan SKD
untuk kunci jawaban menyusul yaaa... soal ini dibuat pada bulan Juni 2017 bila dikemudian hari ada perubahan peraturan ikuti peraturan terbaru...
Comments
Post a Comment